NAMA:
ANISAH WIDIAH RACHMANINGTIAS
NPM:
21214301
KELAS:
1EB21
TUGAS
SOFTSKILL: PEREKONOMIAN INDONESIA
BAB 5
KEMISKINAN
DAN KESENJANGAN
1.
KONSEP DAN
DEFINISI KEMISKINAN
Besarnya kemiskinan dapat diukur
dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada
garis kemiskinan disebut kemiskinan relative, sedangkan konsep yang
pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan
absolute. Kemiskian relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam
distribusi pendapatan, yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya
dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Di Negara-negara maju,
kemiskinan relative diukur sebagai suatu proporsi dari tingakt pendapatan
rata-rata per kapita. Sebagi suatu ukuran relative, kemiskinan relative dapat
berbeda menurut Negara atau periode di suatu Negara. Kemiskinan absolute adalah
derajat dari kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup
tidak terpenuhi.
2.
Garis
Kemiskinan
Garis kemiskinan atau batas
kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk
memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya,
pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga
definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.
Hampir setiap masyarakat memiliki
rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat
ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan
pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan
dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan
3.
FAKTOR-FAKTOR
DAN DAMPAK PENYEBAB KEMISKINAN DI INDONESIA
Faktor
Kemiskinan
·
Tingkat
pendidikan yang rendah
·
Produktivitas
tenaga kerja rendah
·
Tingkat
upah yang rendah
·
Distribusi
pendapatan yang tidak seimbang
·
Kesempatan
kerja yang sedikit
·
Kwalitas
sumber daya manusia masih rendah
·
Penggunaan
teknologi masih kurang
·
Etos
kerja dan motivasi pekerja yang rendah
·
Kultur/budaya
(tradisi)
·
Politik
yang belum stabil
Dampak
Kemiskinan
Dampak kemiskinan di Indonesia memunculkan berbagai penyakit pada kelompok
risiko tinggi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan lanjut usia.
“Kita mengakui sejak krisis ekonomi tahun 1997 jumlah penduduk miskin di
Indonesia meningkat”. Kata Azrul Azwar dari Direktorat Jenderal Bina kesehatan
Depkes di Semarang. Ia mengatakan, kemiskinan yang terjadi di Indonesia
menyebabkan cakupan gizi rendah, pemeliharaan kesehatan kurang, lingkungan
buruk, dan biaya untuk berobat tidak ada. Akibat terkena penyakit, katanya pada
lokakarya “Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Industri Agromedicine
Terpadu”, menyebabkan produktivitas rendah, penghasilan rendah dan pengeluaran
bertambah.
Kemiskinan memang tidak pernah berhenti dan tidak bosan menghancurkan cita-cita
masyarakat Indonesia khususnya para generasi muda. Kemiskinan sudah banyak
“membutakan” segala aspek seperti pendidikan. Sebagian dari penduduk Indonesia
lantaran keterbatasan ekonomi yang tidak mendukung, oleh contoh kecil yang
terjadi di lapangan banyak anak yang putus sekolah karena menunggak SPP, siswa
SD yang nekat bunuh diri karena malu sering ditagih oleh pihak sekolah, anak di
bawah umur bekerja keras dengan tujuan memberi sesuap nasi untuk keluarganya,
dll.
Bagaimana Indonesia mau maju kalau generasi muda yang seharusnya sekolah
sekarang ikut merasakan korban faktor kemiskinan.
4.
Pertumbuhan,
Kesenjangan dan Kemiskinan
Data 1970 – 1980 menunjukkan ada
korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan
ekonomi.Semakin tinggi pertumbuhan PDB/pendapatan perkapita, semakin besar
perbedaan sikaya dengan simiskin.
Dengan data cross sectional (antara
negara) dan time series, Simon Kuznets menemnukan bahwa relasi kesenjangan
pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik.
Hipotesis Kuznets: Pada tahap awal
pembangunan tingkat kemiskinan meningkat dan pada tahap akhir pembangunan
tingkat kemiskinan menurun.
Studi empiris di LDC’s menunjukkan
ada korelasi yang kuat antara pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. Studi lain
menunjukkan bahwa kemiskinan berkorelasi dengan pertumbuhan output (PDB) atau
Pendapatan nasional baik secara agregat maupun
disektor-sektor ekonomi secara individu.
5.
Beberapa
Indikator kesenjangan dan Kemiskinan
1. Indikator Kesenjangan Ada
sejumlah cara untuk mrngukur tingkat kesenjangan dalam distribusi
pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan
stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok
pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy
(GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini. Yang paling sering dipakai
adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai
dengan 1.
2. Indikator Kemiskinan Batas garis
kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda.
Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup.
Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan batas miskin dari besarnya
rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan
minimum makanan dan bukan makanan (BPS, 1994).
6.
PROGRAM-PROGRAM
PEMERINTAH Untuk MENANGGULANGI KEMISKINAN di INDONESIA
a.
Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara konsep mencakup komponen untuk biaya
operasional non personel hasil studi Badan Penelitian dan Pengembangan,
Departemen Pendidikan Nasional (Balitbang Depdiknas). Namun karena biaya satuan
yang digunakan adalah rata-rata nasional, maka penggunaan BOS dimungkinkan
untuk membiayai beberapa kegiatan lain yang tergolong dalam biaya personil dan
biaya investasi.
b.
Kredit
Usaha Rakyat (KUR)
KUR adalah
program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal
sepenuhnya dari dana bank. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR
sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana.
Penjaminan KUR diberikan dalam rangka meningkatkan akses UMKM-K pada sumber
pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KUR disalurkan
oleh 6 bank pelaksana yaitu Mandiri, BRI, BNI, Bukopin, BTN, dan Bank Syariah
Mandiri (BSM).
c.
Jaminan
Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS)
Tujuan
Penyelenggaraan JAMKESMAS adalah Meningkatnya akses dan mutu pelayanan
kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai
derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
d.
Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM)
PNPM Mandiri
adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis
pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan
Program PNPM Mandiri ini adalah Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja
masyarakat miskin secara mandiri.
e.
Program
Raskin
Tujuan
program raskin adalah memberikan bantuan dan meningkatkan/membuka akses pangan
keluarga miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan beras sebagai upaya peningkatan
ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga
penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah
ditentukan.
Sasarannya adalah terbantu dan terbukanya akses beras keluarga miskin yang
telah terdata dengan kuantum tertentu sesuai dengan hasil musyawarah
desa/kelurahan dengan harga bersubsidi di tempat, sehingga dapat membantu
meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin. Program Beras untuk Rakyat
Miskin (Raskin) ditujukan untuk rumah tangga miskin (RTM) di desa/kelurahan.
f.
Program
Keluarga Harapan
PKH lebih
dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat
miskin. Pelaksanaan di Indonesia diharapakan akan membantu penduduk termiskin,
bagian masyarakat yang paling membutuhkan uluran tangan dari siapapun juga.
Pelaksanaan PKH secara berkesinambungan setidaknya hingga tahun 2015 akan
mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.
Setidaknya terdapat 5 Komponen MDG’s yang secara tidak langsung akan terbantu
oleh PKH yaitu:
1. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan
2. Pendidikan Dasar
3. Kesetaraan Gender
4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita
5. Pengurangan kematian ibu melahirkan
SOAL
1.
Yang
termasuk faktor penyebab kemiskinan adalah...
a.
Bunuh
diri
b.
Kriminalitas
c.
Kultur*
d.
Gizi
buruk
2.
Setidaknya
terdapat 5 Komponen MDG’s yang secara tidak langsung akan terbantu oleh PKH,
kecuali...
a. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan
b.Pendidikan Dasar
7.
c.
Kriminalitas*
d. Kesetaraan Gender
3.
Berikut
kebijakan pemerintah dalam antikemiskinan, kecuali...
a.
BOS
b.
JAMSOSTEK
c.
Urbanisasi*
d.
Raskin
4.
Dampak
dari kemiskinan adalah..
a.
Kultur
b.
Kriminalitas*
c.
Tingkat
upah rendah
d.
Kesejahteraan
sosial
5.
Tingkat
minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup
yang mencukupi di suatu negara, disebut...
a.
indikator
kemiskinan
b.
kemiskinan
c.
garis
kemiskinan*
d.
kesenjangan
BAB
6
PEMBANGUNAN
EKONOMI DAERAH & OTONOMI DAERAH
1. Undang-undang Otonomi Daerah
Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, posisi pemerintah daerah semakin menguat dan
sebaliknya dominasi pemerintah pusat mulai berkurang. Dalam undang-undang
tersebut diberikan penegasan tentang makna otonomi daerah pada pasal 1 ayat (5)
: bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Mengenai kewenangan daerah dipertegas lagi dalam
pasal 10 ayat (1) bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangannnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Adapun urusan
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi : politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi (peradilan),
moneter dan fiskal nasional serta agama. Dengan demikian selain kelima urusan
tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah.
2. Perubahan Penerimaan Daerah
& Peranan Pendapatan Asli Daerah
Memperhatikan berbagai hasil kajian para ahli
menunjukkan bahwa otonomi daerah selama ini tergolong sangat kecil dilihat dari
indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan, dan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang dimiliki daerah (Hoessein, 2000 :3). Hal ini merupakan
gambaran dari praktek pemerintahan masa lalu yang dilandasi oleh Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974. Dengan berpegang pada Undang-undang tersebut, maka praktek
yang terjadi di lapangan berupa sentralisasi kekuasaan yang sangat kuat,
sehingga masyarakat di daerah tidak memiliki kekuasaan dan kesempatan untuk
mengaktualisasikan kepentingan dan potensi daerahnya sendiri (Mardiasmo, 2000 :
574).
Pada masa sekarang ini dengan perubahan
paradigma pemerintahan yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, pemerintah pusat mencoba
meletakkan kembali arti penting otonomi daerah pada posisi yang sebenarnya,
yaitu bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Kewenangan daerah
tersebut mencakup seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang
politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama,
serta kewenangan bidang lain.
Kewenangan yang begitu luas tentunya akan
membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu bagi daerah untuk menjalankan
kewenangannnya itu. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa daerah harus mampu
membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi
kewenangannya Sejalan dengan hal tersebut, Koswara (2000 : 5) menyatakan bahwa
daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali
sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri
yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.
Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga PAD harus
menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung kebijakan perimbangan
keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan
negara.
Isyarat bahwa PAD harus menjadi bagian sumber
keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD
merupakan tolok ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan
dan mewujudkan otonomi daerah. Di samping itu PAD juga mencerminkan kemandirian
suatu daerah. Sebagaimana Santoso (1995 : 20) mengemukakan bahwa PAD merupakan
sumber penerimaan yang murni dari daerah, yang merupakan modal utama bagi daerah
sebagai biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Meskipun PAD
tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran daerah, namun proporsi PAD
terhadap total penerimaan daerah tetap merupakan indikasi derajat kemandirian
keuangan suatu pemerintah daerah.
Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat
menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada
saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat
disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah.
Apabila diamati lebih jauh, maka dapat dilihat di mana sebenarnya letak
kecilnya nilai PAD suatu daerah. Untuk mengetahui hal ini perlu diketahui
terlebih dahulu unsur-unsur yang termasuk dalam kelompok PAD. Dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa PAD terdiri dari :
·
Hasil pajak daerah
·
Hasil retribusi daerah
·
Hasil perusahaan milik daerah dan
hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkannya
·
Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah.
3. Pembangunan Ekonomi Regional
Secara tradisional pembangunan memiliki arti
peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik
Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan
pada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten, atau
kota.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses
dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan
membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta
untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan
kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. (Lincolin
Arsyad, 1999).
Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan
ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula
menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan
tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan
memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000).
Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah
terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang
didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi
sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah).
Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang
berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk mencipatakan
kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses,
yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi - institusi baru, pembangunan
indistri - industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk
menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru,
alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru.
Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah
mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk
masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah
dan masyarakatnya harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan
daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah berserta pertisipasi masyarakatnya
dan dengan menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada harus mampu menaksir
potensi sumber daya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian
daerah.
4. Faktor-faktor penyebab ketimpangan
Ada 2 faktor penyebab ketimpangan
pembangunan, faktor pertama adalah karena ketidaksetaraan anugerah awal
(initial endowment) diantara pelaku-pelaku ekonomi. Sedangkan faktor kedua
karena strategi pembangunan dalam era PJP I lebih bertumpu pada aspek
pertumbuhan (growth).
Sebagian ketidaksetaraan anugerah
awal itu bersifat alamiah (natural) atau bahkan ilahiah. Akan tetapi sebagian
lagi bersifat structural. Ketidaksetaraan itu berakibat peluang dan harapan
untuk berkiprah dalam pembangunan menjadi tidak seimbang.
Ditumpukkannya strategi pembangunan
pada aspek petumbuhan, bukanlah tidak beralasan. Secara akademik, baru
pertumbuhanlah yang telah memiliki teori-teori yang mantap dalam konsep
pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya tidaklah mengherankan kalau rancangan
pebangunan lebih menyandarkan rencana pembangunannya pada aspek pertumbuhan.
5. Pembangunan Indonesia Bagian
Timur
Hasil pembangunan ekonomi nasional selama pemerintahan
orde baru menunjukkan bahwa walaupun secara nasional laju pertumbuhan ekonomi
nasional rata-rata per tahun tinggi namun pada tingkat regional proses
pembangunan selama itu telah menimbulkan suatu ketidak seimbangan pembangunan
yang menyolok antara indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur. Dalam
berbagai aspek pembangunan ekonomi dan sosial, indonesia bagian timur jauh
tertinggal dibandingkan indonesia bagian barat.
Tahun 2001 merupakan tahun pertama pelaksanaan
otonomi daerah yang dilakukan secara serentak diseluruh wilayah indonesia.
Pelaksanaan otonomi daerah diharapakan dapat menjadi suatu langkah awal yang
dapat mendorong proses pembangunan ekonomi di indonesia bagian timur yang jauh
lebih baik dibanding pada masa orde baru. Hanya saja keberhasilan pembangunan
ekonomi indonesia bagian timur sangat ditentukan oleh kondisi internal yang
ada, yakni berupa sejumlah keunggunlan atau kekeuatan dan kelemahan yang
dimiliki wilayah tersebut.
Keunggulan atau kekuatan yang dimiliki Indonesia
bagian timur adalah sebagai berikut:
·
Kekayaan sumber daya alam
·
Posisi geografis yang strategis
·
Potensi lahan pertanian yang cukup
luas
·
Potensi sumber daya manusia
Sebenarnya dengan keunggulan-keunggulan yang
dimiliki indonesia bagian timur tersebut, kawasan ini sudah lama harus menjadi
suatu wilayah di Indonesia dimana masyarakatnya makmur dan memiliki sektor
pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur yang sangat
kuat. Namun selama ini kekayaan tersebut disatu pihak tidak digunakan secara
optimal dan dipihak lain kekayaan tersebut dieksploitasi oleh pihak luar yang
tidak memberi keuntungan ekonomi yang berarti bagi indonesia bagian timur itu
sendiri.
Kelemahan Wilayah Indonesia Bagian Timur
Indonesia bagian tinur juga memiliki bagian kelemahan
yang membutuhkan sejumlah tindakan pembenahan dan perbaikan. Kalau tidak,
kelemahan-kelemahan tersebut akan menciptakan ancaman bagi kelangsungan
pembangunan ekonomi di kawasan tersebut. Kelemahan yang dimiliki Indonesia
bagian timur diantaranya adalah:
·
Kualitas sumber daya manuasia yang
masih rendah
·
Keterbatasan sarana infrastruktur
·
Kapasitas kelembagaan pemerintah dan
publik masih lemah
·
Partisipasi masyarakat dalam
pembangunan masih rendah
6. Teori & Analisis
Pembangunan Ekonomi Daerah
Perbedaan karakteristik wilayah berarti
perbedaan potensi yang dimiliki, sehingga membutuhkan perbedaan kebijakan untuk
setiap wilayah. Untuk menunjukkan adanya perbedaan potensi ini maka dibentuklah
zona-zona pengembangan ekonomi wilayah.
Zona Pengembangan Ekonomi Daerah adalah
pendekatan pengembangan ekonomi daerah dengan membagi habis wilayah sebuah
daerah berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki, dalam satu daerah dapat
terdiri dari dua atau lebih zona dan sebuah zona dapat terdiri dari dua atau
lebih cluster. Setiap zona diberi nama sesuai dengan potensi unggulan yang
dimiliki, demikian pula pemberian nama untuk setiap cluster.
Zona pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah
salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pola pembangunan
ekonomi dengan pendekatan Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED), bertujuan:
a.
Membangun setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi keunggulan
kompetitifnya/kompetensi intinya.
b. Menciptakan
proses pembangunan ekonomi lebih terstruktur, terarah dan berkesinambungan
c.
Memberikan peluang pengembangan wilayah kecamatan dan desa sebagai
pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan yang
umumnya dikembangkan oleh para ahli ekonomi regional dewasa ini. Para ahli
sangat concern dengan ide pengembangan ekonomi yang bersifat lokal, sehingga
lahirlah berbagai Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic
Development/LED).
Strategi ini terangkum dalam berbagai teori dan
analisis yang terkait dengan pembangunan ekonomi lokal. Salah satu analisis
yang relevan dengan strategi ini adalah Model Pembangunan Tak Seimbang, yang
dikemukakan oleh Hirscman :
“Jika kita mengamati proses pembangunan yang
terjadi antara dua priode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor
kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti
pula bahwa pembangunan berjalan dengan baik walaupun sektor berkembang dengan
tidak seimbang. Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) akan merangsang
perkembangan sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu industri
tertentu akan merangsang perkembangan industri-industri lain yang terkait
dengan industri yang mengalami perkembangan tersebut”.
Model pembangunan tak seimbang menolak
pemberlakuan sama pada setiap sektor yang mendukung perkembangan ekonomi suatu
wilayah. Model pembangunan ini mengharuskan adanya konsentrasi pembangunan pada
sektor yang menjadi unggulan (leading sector) sehingga pada akhirnya akan
merangsang perkembangan sektor lainnya.
Terdapat pula analisis kompetensi inti (core
competiton). Kompetensi inti dapat berupa produk barang atau jasa yang andalan
bagi suatu zona/kluster untuk membangun perekonomiannya. Pengertian kompetensi
inti menurut Hamel dan Prahalad (1995) adalah :
“Suatu kumpulan kemampuan yang terintegrasi dari
serangkaian sumberdaya dan perangkat pendukungnya sebagai hasil dari proses
akumulasi pembelajaran, yang akan bermanfaat bagi keberhasilan bersaing suatu
bisnis”.
SOAL
1.
Undang – Undang yang membahas
tentang pemerintah daerah diberi kepercayaan peran yang sangat besar dengan
dukungan sumber pendapatan daerah, adalah …
a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004*
d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
1999
2.
Undang-undang otonomi daerah
diberlakukan di Indonesia pada tahun...
a. 1999*
b. 1998
c. 1997
d. 1996
3.
Dibawah ini adalah merupakan
kelemahan yang dimiliki oleh Indonesia timur adalah
a. Posisi geografis yang strategis
b. Potensi sumber daya manusia
c. Potensi sumber daya
pertanian
d. Keterbatasan sarana
infrastruktur*
4.
Keunggulan atau kekuatan yang
dimiliki Indonesia bagian timur adalah sebagai berikut, kecuali …
a. Kekayaan sumber daya alam
b. Potensi sumber daya manusia
masih rendah*
c. Posisi geografis yang
strategis
d. Potensi lahan pertanian yang
cukup luas
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999
dinyatakan bahwa PAD terdiri dari, kecuali...
a.
Hasil pajak daerah
b.
Hasil retribusi daerah
c.
Hasil produksi rumah tangga*
d.
Lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah.
Sumber Referensi :
BAB 7
SEKTOR PERTANIAN
Pertanian dalam kehidupan indonesia sangat penting, karena pertanian adalah
penyumbang hampir dari sebagian perekonomian di indonesia.
Kekayaan Indonesia berupa lahan pertanian juga merupakan aset penting untuk
agrowisata. Dengan pengolahan yang baik hasil perkebunan ini dan pemeliharaan
terhadap kebersihan dan keindahannya, maka nilai agrowisatanya akan memberikan
devisa yang cukup tinggi bagi negara.
Pertanian juga memiliki peran nyata dalam sebagai penghasil devisa dalam
negara, terutama dalam ekspor nya.
Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997
menunjukkan bahwa sektor pertanian dapat bertahan dari sektor yang
dibangga-banggakan pada tahun tersebut yaitu sektor industri.
Bahkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 0,22%. Padahal
perekonomian Indonesia pada saat itu mengalami penurunan pertumbuhan sekitar
13,68%.
1. Sektor Pertanian di Indonesia
Sektor pertanian sebagai salah satu sektor pendukung perekonomian Indonesia
merupakan sektor yang relatif
lebih tahan dan lebih fleksibel terhadap krisis ekonomi dibandingkan
sektorsektor lainnya karena lebih
mengandalkan pemanfaatan sumberdaya domestik daripada komponen impor.
Berdasarkan IT dan IB tersebut diperoleh nilai tukar petani (NTP) untuk bulan
Januari 2003. NTP Provinsi Jawa Barat dan DI. Yogyakarta masingmasing naik
menjadi 134,13 persen dan 131,00 persen. Sedangkan NTP Provinsi Jawa Tengah dan
Jawa Timur menurun menjadi 124,81 persen dan 118,25 persen.
2.
Nilai tukar
petani
a.
Pengertian umum :
·
NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petanI
·
NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg
diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib).
b.
Arti Angka NTP :
·
NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga
produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani
naik lebih besar dari pengeluarannya.
·
NTP = 100, berarti petani mengalami impas.
Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan
harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
·
NTP< 100, berarti petani mengalami defisit.
Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga
barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.
c.
Kegunaan dan Manfaat
·
Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat
dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini
digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor
pertanian.
·
Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat
fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian
terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang
diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat
menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
·
NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar
produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi
dan konsumsi rumah tangga.
·
Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk
pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk
spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.
d.
Cakupan Komoditas
·
Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
·
Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran,
buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan
·
Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti:
kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini
juga bervariasi antara daerah
·
Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi,
kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll),
hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
·
Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun
perikanan budidaya.
3.
Investasi
disektor Pertanian
Investasi di sector pertanian tergantung :
·
Laju pertumbuhan output
·
Tingkat daya saing global komoditi pertanian
Investasi:
·
Langsungè Membeli mesin
·
Tdk Langsungè Penelitian & Pengembangan
Hasil penelitian:
·
Supranto (1998)è laju pertumbuhan sektor ini
rendah, karena PMDN & PMA serta kerdit yg mengalir kecil. Hal ini karena
resiko lebih tinggi (gagal panen) dan nilai tambah lebih kecil di sektor
pertanian.
Tabel 5.17 Investasi di sektor pertanian & industri manufaktur (Rp
milyar) 1993-96
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
Pertanian
|
2.735
|
4.545
|
7.128
|
15.284
|
Manufaktur
|
24.032
|
31.922
|
43.342
|
59.218
|
·
Simatupang (1995)è kredit perbankan lebih byk
megalir ke sektor non pertanian & jasa dibanding ke sektor pertanian.
Tabel 5.18 Kredit Perbankan di
sektor pertanian & industri manufaktur (Rp milyar) 1993-96
Sektor
|
1993
|
1994
|
1995
|
1996
|
Pertanian
|
7.846
|
8.956
|
9.841
|
11.010
|
Manufaktur
|
11.346
|
13.004
|
15.324
|
15.102
|
Penurunan ini disebabkan ROI sector pertanian +/- 15 %,shg tdk menarik.
4.
Keterkaitan
Pertanian dengan Industri Manufaktur
Salah satu penyebab krisis ekonomi adalah kesalahan industrialisasi yang tidak
berbasis pertanian. Hal ini terlihat bahwa laju pertumbuhan sektor pertanian
positive walaupu kecil, sedangkan industri manufaktur negative.
keterkaitan pertanian dengan industri manufaktur sangat kuat.
hasil dari pertanian akan di olah lagi menjadi bahan setengah jadi, untuk
keperluan manusia.
tetapi kenyataannya di Indonesia keterkaitan produksi sektor pertanian dam
industri manufaktur sangat lemah dan kedua sektor tersebut sangat bergantung
kepada barang impor.
sehingga sangat sulit untuk memproduksi bahan setengah jadinya.
SOAL
1.
NTP
pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar. Hal
tersebut merupakan pengertian hasil NTP secara umum apabila …
a.
NTP = > 100
b.
NTP > 100
c.
NTP = 100
d.
NTP < 100*
2.
Yang
menyebabkan rendahnya output pada sector pertanian adalah …..
a.
Penguasaan teknologi rendah*
b.
Kualitas SDM yang baik
c.
Lahan pertanian semakin luas
d.
Iklim yang baik
3.
Cakupan
komoditas Sub Sektor Hortikultura antara lain, kecuali...
a. sayur-sayuran
b. palawija*
c. buah-buahan
d. obat-obatan
4.
Cakupan komoditasd Sub Sektor Tanaman Pangan antara
lain...
a. padi*
b. sayur
c. kelapa sawit
d. kacang-kacangan
5.
Sektor pertanian mengkontribusikan terhadap
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional sebagai berikut …
a. Kontribusi Produk, Kontribusi Devisa, Kontribusi
Distribusi, Kontribusi Konsumsi
b. Kontribusi Produk, Kontribusi Pasar, Kontribusi
Faktor Produksi, Kontribusi Devisa*
c. Kontribusi Pasar, Kontribusi Produk, Kontribusi
Faktor Produksi
d. Kontribusi Pasar, Kontribusi Devisa, Kontribusi
Distribusi, Kontribusi Faktor Produksi
SUMBER:
http://tamaliah16.blogspot.com/2011/04/sektor-pertanian-tugas-softskill.html
http://nadiasafiras.blogspot.com/
http://www.bps.go.id/Subjek/view/id/22
BAB 8
INDUSTRIALISASI DI INDONESIA
1.
Konsep dan
Tujuan Industrialisasi
Awal
konsep industrialisasi Revolusi industri abad 18 di Inggris Penemuan metode
baru dlm pemintalan dan penemuan kapas yg menciptakan spesialisasi produksi dan
peningkatan produktivitas factor produksi.
Industrialisasiè
suatu proses interkasi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dan
perdagangan dunia untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan mendorong
perubahan struktur ekonomi.
Industrialisasi
merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan
ekonomi. Hanya beberapa Negara dengan penduduk sedikit & kekayaan alam
melimpah seperti Kuwait & libya ingin mencapai pendapatan yang tinggi tanpa
industrialisasi.
Tujuan
pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang
ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri
maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu :
·
Meningkatkan
penyerapan tenaga kerja industri.
·
Meningkatkan
ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.
·
Memberikan
sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian.
·
Mendukung
perkembangan sektor infrastruktur.
·
Meningkatkan
kemampuan teknologi.
·
Meningkatkan
pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk.
·
Meningkatkan
penyebaran industri.
2.
Faktor-faktor
Pendorong Industrialisasi
a. Kemampuan
teknologi dan inovasi
b. Laju
pertumbuhan pendapatan nasional per kapita
c. Kondisi dan
struktur awal ekonomi dalam negeri. Negara yang awalnya memiliki industri
dasar/primer/hulu seperti baja, semen, kimia, dan industri tengah seperti mesin
alat produksi akan mengalami proses industrialisasi lebih cepat
d. Besar pangsa
pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan jumlah penduduk. Indonesia
dengan 200 juta orang menyebabkan pertumbuhan kegiatan ekonomi
e. Ciri
industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap
implementasi, jenis industri unggulan dan insentif yang diberikan.
f.
Keberadaan
SDA. Negara dengan SDA yang besar cenderung lebih lambat dalam industrialisasi
g. Kebijakan/strategi
pemerintah seperti tax holiday dan bebas bea masuk bagi industri orientasi
ekspor.
3.
Perkembangan
Sektor Industri Manufaktur Nasional
Perusahaan manufaktur merupakan
penopang utama perkembangan industri di sebuah negara. Perkembangan industri manufaktur di
sebuah negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara
nasional di negara itu. Perkembangan ini dapat dilihat baik dari aspek kualitas
produk yang dihasilkannya maupun kinerja industri secara keseluruhan.
Sejak krisis ekonomi dunia yang
terjadi tahun 1998 dan merontokkan berbagai sendi perekonomian nasional, perkembangan
industri di Indonesia secara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang
menggembirakan. Bahkan perkembangan industri nasional, khususnya industri
manufaktur, lebih sering terlihat merosot ketimbang grafik peningkatannya.
Sebuah hasil riset yang dilakukan
pada tahun 2006 oleh sebuah lembaga internasional terhadap prospek
industri manufaktur di
berbagai negara memperlihatkan hasil yang cukup memprihatinkan. Dari 60 negara
yang menjadi obyek penelitian, posisi industri manufaktur Indonesia berada di
posisi terbawah bersama beberapa negara Asia, seperti Vietnam. Riset yang
meneliti aspek daya saing produk industri manufaktur Indonesia di pasar global,
menempatkannya pada posisi yang sangat rendah.
Industri manufaktur masa depan
adalah industri-industri yang mempunyai daya saing tinggi, yang didasarkan
tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia (comparative advantage), seperti
luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk serta ketersediaan sumber daya
alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau daya kreasi dan keterampilan serta
profesionalisme sumber daya manusia Indonesia (competitive advantage).
4.
Permasalahan
Industrialisasi
Industri manufaktur di LDCs lebih
terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini karena :
·
Keterbatasan
teknologi.
·
Kualitas
Sumber daya Manusia.
·
Keterbatasan
dana pemerintah (selalu difisit) dan sektor swasta.
·
Kerja
sama antara pemerintah, industri dan lembaga pendidikan & penelitian masih
rendah.
·
Strategi
Pembangunan Sektor Industri
5.
Strategi
Pembangunan Sektor Industri
Startegi pelaksanaan industrialisasi
:
1.
Strategi
substitusi impor (Inward Looking).
Bertujuan mengembangkan industri
berorientasi domestic yang dapat menggantikan produk impor. Negara yang
menggunakan strategi ini adalah Korea & Taiwan.
Pertimbangan menggunakan strategi
ini:
·
Sumber
daya alam & Faktor produksi cukup tersedia
·
Potensi
permintaan dalam negeri memadai
·
Sebagai
pendorong perkembangan industri manufaktur dalam negeri
·
Kesempatan
kerja menjadi luas
·
Pengurangan
ketergantungan impor, shg defisit berkurang
2.
Strategi
promosi ekspor (outward Looking)
Beorientasi
ke pasar internasional dalam usaha pengembangan industri dalam negeri yang
memiliki keunggulan bersaing.
Rekomendasi
agar strategi ini dapat berhasil :
·
Pasar
harus menciptakan sinyal harga yang benar yang merefleksikan kelangkaan barang
yang bisa baik pasar input maupun output.
·
Tingkat
proteksi impor harus rendah.
·
Nilai
tukar harus realistis.
·
Ada
insentif untuk peningkatan ekspor.
Soal
1.
Awal
konsep industrialisasi Revolusi industri abad 18 di nagara
a. Indonesia
b. China
c. Yunani
d. Inggris
2. Tujuan
pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka panjang
ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri
maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu. Kecuali...
a. Meningkatkan
penyerapan tenaga kerja industri.
b. Meningkatkan
ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri.
c. Memberikan
sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian.
d. Kemampuan
teknologi dan inovasi*
3. Berikut
merupakan faktor pendorong industrialisasi, kecuali...
a. Kemampuan
teknologi dan inovasi
b. Laju
pertumbuhan pendapatan nasional per kapita
c. Meningkatkan
penyebaran industri*
d. Besar pangsa
pasar DN yang ditentukan oleh tingkat pendapatan
4. Industri
manufaktur di LDCs lebih terbelakang dibandingkan di DCs, hal ini karena:
a. Kualitas
Sumber daya Manusia*
b. Mendukung
perkembangan sektor infrastruktur.
c. Meningkatkan
kemampuan teknologi
d. Meningkatkan
penyebaran industri.
5. Tingkat
proteksi impor harus rendah, merupakan ciri dari strategi...
a.
Strategi
industri
b.
Strategi
teknologi
c.
Strategi
promosi ekspor*
d.
Strategi
substitusi impor
http://tamaliah16.blogspot.com/2011/06/industrialisasi-tugas-softskill.html
kuswanto.staff.gunadarma .ac.id/.../7INDUSTRIALISASI+DAN+PERKEMBA NGAN.doc
