Nama: Anisah
Widiah Rachmaningtias
NPM:
21214301
Kelas:
1EB21
Tugas
Softskill: Perekonomian Indonesia
1. Sejarah Pra Kolonialisme
Yang dimaksud dengan periode Pra-Kolonialisme adalah
masa – masa berdirinya kerajaan – kerajaan di wilayah Nusantara (sekitar abad
ke – 5) ampai sebelum masa masuknyapenjajah yang secara sistematis menguasai
kekuatan ekonomi dan politikdi wilayah nusantara (sekitar abad k-15 sampai 17).
Pada masa itu RI belum berdiri. Daerah – daerah umumnya dipimpin oleh kerajaan
– kerajaan.
Indonesia terletak di posisi geografis antara benua
Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis
dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur
sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India.
Dari sini ada yang ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke
laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan
laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah
masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat
(kekaisaran Romawi).
Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional
disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh
raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat
perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai
zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari
berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu,
karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang “mampir”.
Penggunaan uang yang berupa koin emas dan koin perak
sudah dikenal di masa itu, namun pemakaian uang baru mulai dikenal di masa
kerajaan-kerajaan Islam, misalnya picis yang terbuat dari timah di Cirebon.
Namun penggunaan uang masih terbatas, karena perdagangan barter banyak
berlangsung dalam system perdagangan Internasional. Karenanya, tidak terjadi
surplus atau defisit yang harus diimbangi dengan ekspor atau Impor.logam mulia.
Kejayaan suatu negeri dinilai dari luasnya wilayah,
penghasilan per tahun, dan ramainya pelabuhan.Hal itu disebabkan, kekuasaan dan
kekayaan kerajaankerajaan di Sumatera bersumber dari perniagaan, sedangkan di
Jawa, kedua hal itu bersumber dari pertanian dan perniagaan. Di masa pra
kolonial, pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan. Namun dapat
dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan
sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia.
Dengan kata lain, system pemerintahan masih berbentuk
feudal. Kegiatan utama perekonomian adalah:
·
Pertanian, umumnya monokultura, misalnya padi di Jawa
dan rempah–rempah di Maluku.
·
Eksplorasi hasil alam, misalnya hasil laut, hasil
tambang, dll.
·
Perdagangan besar antarpulau dan antarbangsa yang
sangat mengandalkan jalur laut.
Kerajaan-kerajaan besar yang pernah muncul dalam
sejarah Inonesia diantaranya seperti Sriwijaya (abad ke-8), Majapahit (abad ke
13-15) maupun Banten (abad ke 17-18) merupakan kerajaan –kerajaan yang sangat
menguasai tiga kegiatan ekonomi diatas.
2. Monopoli
V.O.C
Tujuan
utama V.O.C/kompeni adalah mencari keuntungan dengan jalan berdagang, tetapi
karena dalam perdagangannya selalu berusaha untuk mendapat monopoli, dan tidak
menghendaki perdagangan yang bebas dimana tiap-tiap orang leluasa dapat
melakukan jual-beli, dengan sendirinya perdagangan Kompeni selalu mendapatkan
pertentangan dan mau tidak mau akan selalu bergandengan dengan peperangan, yang
mengacaukan keamanan dan perdagangan. Keuntungan yang diberikan kepada
orang-orang yang memberikan modal dan cara membagikannya, menggambarkan
bagaimana keadaan kompeni saat itu. Kekacauan pembagian laba timbul karena
peperangan, sedang peperangan itu terjadi karena Kompeni ingin memegang teguh
politik monopolinya. Monopoli yang menjadi politik dagang kompeni, adalah suatu
jalan untuk menolak segala persaingan dan perdagangan, sehingga ada kemungkinan
mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Dengan jalan monopoli itulah Kompeni
dapat menguasai harga pembelian dan harga penjualan. Tetapi disisi lain
monopoli menimbulkan permusuhan.
Yang
menjadi musuh Kompeni saat itu adalah kerajaan-kerajaan di Indonesia,
kompeni-kompeni dagang negeri lain seperti Inggris, Portugis, dan Spanyol,
kemudian orang belanda sendiri yang tidak bergabung dengan V.O.C. Boleh
dikatakan semua peperangan yang terjadi antara Kompeni/V.O.C. dengan raja-raja
di Indonesia tahun 1800 disebabkan karena politik dagang monopoli. Sistem monopoli melemahkan perdagangan dan
tenaga rakyat. Kemudian raja-rajanya diikat dengan perjanjian-perjanjian. Jika
perjanjian-perjanjian itu belum memberikan hasil yang memuaskan, maka seluruh
negeri dikuasainya.
Orang
Inggris, Portugis dan Spanyol diusir dari Indonesia atau daerah-daerah lainnya,
yang diinginkan oleh Kompeni Belanda. Pengusiran itu langsung dengan kekuatan
senjata oleh Kompeni sendiri atau dengan perantaraan raja-raja yang telah
dikalahkan Kompeni dan diikat dengan perjanjian, yang mengharuskan raja-raja
itu mengusir pedagang-pedagang asing dari daerahnya.
Kompeni
mendapat hak monopoli dari pemerintah Belanda. Ini berarti, bahwa pemerintah
Belanda melarang adanya perkumpulan-perkumpulan dagang atau orang lain
melakukan kegiatan jual-beli ditempat yang telah ditunjuk untuk Kompeni. Tahun
1606 Badan Perwakilan negeri Belanda mengeluarkan maklumat, yang melarang
tiap-tiap orang Belanda, atas nama negeri lain atau Raja luar negeri, berlayar
ke Indonesia, dengan ancaman pengasingan seumur hidup dan perampasan harta
bendanya.
Sementara
Itu Izaak le Maere masih berusaha, karena merasa belum puas. Dengan bantuan
pemerintah kota Hoorn, dia mendirikan Austraal Compagnie lau disiapkannya dua
buah kapal, yang dipimpin oleh Jacques le Maere (anak dari Izaak le Maere) dan
Willem Schouten. Mereka disuruh berlayar ke Hindia - Timur, tetapi tidak boleh
melalui Selat Magelhaens, akan tetapi harus mencari jalan lain. Mereka
beruntung menemukan selat baru, yang kemudia diberi nama selat Le Maere dan
akhirnya sampai di Indonesia. Saat itu sebuah kapal mengalami kerusakan dan
tenggelam. Sementara kapal yang satunya
lagi dirampas oleh J.P. Coen diperairan dekat Banten. Anak buah kapalnya
diperbolehkan bekerja untuk V.O.C, sedangkan yang tidak mau diharuskan pulang
ke negeri Belanda. Jacques le Maere meninggal dalam perjalanannya.
Permapasan
kapal Australia Compagnie itu oleh Izaak le Maere diperkarakan, Kompeni divonis
bersalah dan diharuskan membayar kerugian. Orang Belanda yang berada di
Indonesia awalnya hanya mereka-mereka yang bekerja pada kompeni/V.O.C saja,
kemudian mulai hadir penduduk sipil. Penduduk sipil ini terdiri dari
orang-orang yang sebelumnya bekerja pada kompeni kemudian keluar dan mereka
yang sengaja datang dari Belanda ke Indonesia. Terhadap orang-orang sipil ini
pun Kompeni masih tetap memegang monopolinya. Kompeni tidak sedikit pun memberikan
kesempatan kepada mereka untuk berdagang. Sebenarnya pemimpin-pemimpin kompeni
di Batavia/Jakarta sering menganjurkan, supaya penduduk sipil ini diberi
kesempatan untuk mencari nafkah dalam perdagangan, tetapi Tuan-tuan XVII/Heeren
XVII di negri Belanda tetap menolaknya.
3. SISTEM
EKONOMI LIBERAL KAPITALIS
1. Pengertian.
Sistem
ekonomi liberal kapitalis adalah sitem ekonomi yang aset-aset produktif dan
faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu/swasta.
Sementara tujuan utama kegiatan produksi adalah menjual untuk memperoleh laba.
Sistem
perekonomian/tata ekonomi liberal kapitalis merupakan sistem perekonomian yang
memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan
perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan
lain sebagainya.
Dalam
perekonomian liberal kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri
sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk
memperoleh laba sebesar- besarnya dan bebas melakukan kompetisi untuk
memenangkan persaingan bebas.
2. Ciri-ciri.
Ciri-ciri
dari sistem ekonomi liberal kapitalis antara lain :
a. Masyarakat diberi kebebasan dalam memiliki
sumber-sumber produksi.
b. Pemerintah tidak ikut campur tangan secara
langsung dalam kegiataN ekonomi.
c. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan,
yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja (buruh).
d. Timbul persaingan dalam masyarakat,
terutama dalam mencari keuntungan.
e. Kegiatan selalu mempertimbangkan keadaan
pasar.
f. Pasar merupakan dasar setiap tindakan
ekonom.
g. Biasanya barang-barang produksi yang
dihasilkan bermutu tinggi.
4. Era
Pendudukan Jepang
Pada
Juli 1942, Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik
dan membentuk pemerintahan yang juga dapat memberikan jawaban terhadap
kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Mohammad Hatta, dan para Kyai didekorasi
oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman dari penguasaan Jepang
di Indonesia sangat bervariasi, tergantung di mana seseorang hidup dan status
sosial orang tersebut. Bagi yang tinggal di daerah yang dianggap penting dalam
peperangan, mereka mengalami siksaan, terlibat perbudakan seks, penahanan
sembarang dan hukuman mati, dan kejahatan perang lainnya. Orang Belanda dan
campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam penguasaan Jepang.
Pada
Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan pertamanya di bulan Mei, Soepomo membicarakan
integrasi nasional dan melawan individualisme perorangan; sementara itu
Muhammad Yamin mengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus mengklaim
Sarawak, Sabah, Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah Hindia-Belanda
sebelum perang.
Pada
9 Agustus 1945 Soekarno, Hatta dan Radjiman Widjodiningrat diterbangkan ke
Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang
sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan Indonesia pada
24 Agustus.
5. Cita-cita
Ekonomi Merdeka
cita-cita
perekonomian kita ketika para pendiri bangsa sedang merancang berdirinya negara
Republik Indonesia ini.
Bung
Hatta pernah berkata, “dalam suatu Indonesia Merdeka yang dituju, yang alamnya
kaya dan tanahnya subur, semestinya tidak ada kemiskinan. Bagi Bung Hatta,
Indonesia Merdeka tak ada gunanya jika mayoritas rakyatnya tetap hidup melarat.
“Kemerdekaan nasional tidak ada artinya, apabila pemerintahannya hanya duduk
sebagai biduanda dari kapital asing,” kata Bung Hatta. (Pidato Bung Hatta di
New York, AS, tahun 1960)
Karena
itu, para pendiri bangsa, termasuk Bung Karno dan Bung Hatta, kemudian
merumuskan apa yang disebut “Cita-Cita Perekonomian”. Ada dua garis besar
cita-cita perekonomian kita. Pertama, melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial
dan feodalistik. Kedua, memperjuangkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.
Artinya,
dengan penjelasan di atas, berarti cita-cita perekonomian kita tidak
menghendaki ketimpangan. Para pendiri bangsa kita tidak menginginkan penumpukan
kemakmuran di tangan segelintir orang tetapi pemelaratan mayoritas rakyat.
Tegasnya, cita-cita perekonomian kita menghendaki kemakmuran seluruh rakyat.
Supaya
cita-cita perekonomian itu tetap menjiwai proses penyelenggaran negara, maka
para pendiri bangsa sepakat memahatkannya dalam buku Konstitusi Negara kita:
Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama
bagi pelaksanaan politik perekonomian dan politik sosial Republik Indonesia.
Dalam
pasal 33 UUD 1945, ada empat kunci perekonomian untuk memastikan kemakmuran
bersama itu bisa tercapai. Pertama, adanya keharusan bagi peran negara yang
bersifat aktif dan efektif. Kedua, adanya keharusan penyusunan rencana ekonomi
(ekonomi terencana). Ketiga, adanya penegasan soal prinsip demokrasi ekonomi,
yakni pengakuan terhadap sistem ekonomi sebagai usaha bersama (kolektivisme).
Dan keempat, adanya penegasan bahwa muara dari semua aktivitas ekonomi,
termasuk pelibatan sektor swasta, haruslah pada “sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat”.
Sayang,
sejak orde baru hingga sekarang ini (dengan pengecualian di era Gus Dur),
proses penyelenggaran negara sangat jauh politik perekonomian ala pasal 33 UUD
1945. Pada masa orde baru, sistem perekonomian kebanyakan didikte oleh kapital
asing melalui kelompok ekonom yang dijuluki “Mafia Barkeley”. Lalu, pada masa
pasca reformasi ini, sistem perekonomian kebanyakan didikte secara langsung
oleh lembaga-lembaga asing, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO.
Akibatnya,
cita-cita perekonomian sesuai amanat Proklamasi Kemerdekaan pun kandas.
Bukannya melikuidasi sisa-sisa ekonomi kolonial, tetapi malah mengekal-kannya,
yang ditandai oleh menguatnya dominasi kapital asing, politik upah murah,
ketergantungan pada impor, dan kecanduan mengekspor bahan mentah ke
negeri-negeri kapitalis maju.
Ketimpangan
ekonomi kian menganga. Kemiskinan dan pengangguran terus melonjak naik.
Mayoritas rakyat (75%) bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan hukum dan
jaminan sosial. Sementara puluhan juta lainnya menjadi “kuli” di negara-negara
lain.
6. SEJARAH
EKONOMI INDONESIA SEJAK ORDE LAMA HINGGA ERA REFORMASI
1. PEMERINTAHAN ORDE LAMA
-
Orde lama (Demokrasi Terpimpin)
Keadaan
ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :
a.
Inflasi
yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang
secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI
menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De
Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan
Jepang.
b.
Adanya
blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu
perdagangan luar negeri RI.
c.
Kas
negara kosong.
d.
Eksploitasi
besar-besaran di masa penjajahan.
- Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)
Masa
ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya
menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai
teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal
pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha
nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk
kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.
Usaha-usaha
yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :
a)
Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950,
untuk mengurangi jumlah uang yang beredar
agar tingkat harga turun.
b)
Program Benteng (Kabinet Natsir)
c)
Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951
lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
d)
Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak
Cokrohadisuryo
e)
Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran
Uni Indonesia-Belanda.
-
Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)
Sebagai
akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem
demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem
etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan
akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan
ekonomi (mengikuti Mazhab Sosialisme). Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi
yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi
Indonesia.
2. PEMERINTAHAN
ORDE BARU
Orde
Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde
Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde
Baru berlangsung dari tahun 1968 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,
ekonomi Indonesia berkembang pesat meski hal ini dibarengi praktek korupsi yang
merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan
miskin juga semakin melebar.
Orde
Baru, Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun
sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada
tahun 1973, 1978, 1983, 1988, dan 1993
Kebijakan
Ekonomi pada Masa Orde Baru
Pada
masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek
kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata
materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu
pada TrilogiPembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut.
1.
Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.
Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3.
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.
Pembangunan
nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan
Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu
25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun
1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan
tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian.
Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu lima
tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu
meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang
untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor
industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak 6
kali.
Dalam
membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping
mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan
kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan
penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai
kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya
dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi
tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga
ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu
bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa
Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan
IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang
menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.
Runtuhnya Orde
Baru dan Lahirnya Reformasi
Penyebab
utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997.
Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus memburuk seiring dengan krisis
keuangan yang melanda Asia. Keadaan terus memburuk. KKN semakin merajalela,
sementara kemiskinan rakyat terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang
sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang
digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah perbaikan
ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu
me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat
keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto,
Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian
diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi tersebut,
Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi
Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang
bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD,
UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi
belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam
Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto
mundur dari jabatannya.
Akhirnya
pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya
sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J.
Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya
Orde Reformasi.
3. PEMERINTAHAN REFORMASI
Pada
tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai
presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie.
Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde
Reformasi.
Sidang
Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden, ditentang oleh
gelombang demonstrasi dari puluhan ribu mahasiswa dan rakyat di Jakarta dan di
kota-kota lain. Gelombang demonstrasi ini memuncak dalam peristiwa Tragedi
Semanggi, yang menewaskan 18 orang.
Masa
pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter
Internasional untuk membantu dalam proses pemulihan ekonomi. Selain itu,
Habibie juga melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan
berekspresi.
Presiden
BJ Habibie mengambil prakarsa untuk melakukan koreksi. Sejumlah tahanan politik
dilepaskan. Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan dibebaskan, tiga hari
setelah Habibie menjabat. Tahanan politik dibebaskan secara bergelombang.
Tetapi, Budiman Sudjatmiko dan beberapa petinggi Partai Rakyat Demokratik baru
dibebaskan pada era Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah Habibie membebaskan
tahanan politik, tahanan politik baru muncul. Sejumlah aktivis mahasiswa
diadili atas tuduhan menghina pemerintah atau menghina kepala negara. Desakan
meminta pertanggungjawaban militer yang terjerat pelanggaran HAM tak bisa dilangsungkan
karena kuatnya proteksi politik. Bahkan, sejumlah perwira militer yang oleh
Mahkamah Militer Jakarta telah dihukum dan dipecat karena terlibat penculikan,
kini telah kembali duduk dalam jabatan struktural.
Ketika
Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu
terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:
a.
masa depan Reformasi;
b.
masa depan ABRI;
c.
masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;
d.
masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya; serta
e.
masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Berikut
ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka
menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.
a. Kebijakan dalam bidang politik
Reformasi
dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-undang masa Orde Baru
dengan tiga undang-undang politik yang lebih demokratis. Berikut ini tiga
undang-undang tersebut.
1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai
politik
2. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan
Umum.
3. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan DPR/MPR.
b. Kebijakan dalam bidang ekonomi
Untuk
memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan,
pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya
pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli
dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.
c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers
Kebebasan
menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini
terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan
ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah.
Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada
pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan
Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP).
d. Pelaksanaan Pemilu
Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil
diselenggarakan pemilu multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang
demokratis. Pemilu tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain
masa pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha
Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon. Pemerintah
Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat di Timor Timur.
Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999 di bawah
pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat tersebut menunjukkan bahwa mayoritas
rakyat Timor Timur lepas dari Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari
Indonesia. Pada tanggal 20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh
dengan nama Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama
Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.
4. PEMERINTAH INDONESIA BERSATU
PEMERINTAHAN
INDONESIA BERSATU JILID I (ERA SBY-JK)
== (2004-2009)
Kabinet
Indonesia Bersatu (Inggris: United Indonesia Cabinet) adalah kabinet
pemerintahanIndonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil
Presiden Muhammad Jusuf Kalla.
Kabinet
ini dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan masa baktinya berakhir pada tahun 2009.
Pada 5 Desember 2005, Presiden Yudhoyono melakukan perombakan kabinet untuk
pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para
menterinya, Presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007. Susunan
Kabinet Indonesia Bersatu pada awal pembentukan (21 Oktober 2004), perombakan
pertama (7 Desember 2005), dan perombakan kedua (9 Mei 2007).
Pada
periode ini, pemerintah melaksanakan beberapa program baru yang dimaksudkan
untuk membantu ekonomi masyarakat kecil diantaranya Bantuan Langsung Tunai
(BLT), PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Pada prakteknya, program-program ini
berjalan sesuai dengan yang ditargetkan meskipun masih banyak kekurangan disana-sini.
PEMERINTAHAN
INDONESIA BERSATU JILID II (ERA SBY – BOEDIONO) == (2009-2014)
Kabinet
Indonesia Bersatu II (Inggris: Second United Indonesia Cabinet) adalah
kabinetpemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan
Wakil PresidenBoediono. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik
pengusul pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR
(Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung
setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan
profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY
pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden
SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan.
Pada
periode ini, pemerintah khususnya melalui Bank Indonesia menetapkan empat
kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional negara yaitu:
1.
BI
rate
2.
Nilai
tukar
3.
Operasi
moneter
4.
Kebijakan
makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas
modal.
Dengan
kebijakan-kebijakan ekonomi diatas, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara yang akan berpengaruh pula pada meningkatnya kesejahteraan
masyarakat Indonesia.
Contoh
Soal
1.
Dengan kata lain, system pemerintahan masih berbentuk
feudal. Kegiatan utama perekonomian adalah, kecuali
a.
Pertanian, umumnya monokultura, misalnya padi di Jawa
dan rempah–rempah di Maluku.
b.
Eksplorasi hasil alam, misalnya hasil laut, hasil
tambang, dll.
c. Perdagangan
besar antarpulau dan antarbangsa yang sangat mengandalkan jalur laut
d. Pertambangan *
2. Ketika Habibie mengganti
Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998, ada lima isu terbesar yang harus
dihadapinya, kecuali
a. masa depan Reformasi
b. masa depan ABRI
c. masa depan politik Indonesia
*
d. masa depan perekonomian dan
kesejahteraan rakyat
3. Masa Demokrasi Terpimpin
terjadi pada tahun
a. 1966
b. 1989
c. 1956
d. 1959 *
4. Berikut ini beberapa
kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam rangka menanggapi tuntutan
reformasi dari masyarakat, kecuali
a. Kebijakan Stabilitas nasional
yang sehat dan dinamis *
b. Kebijakan dalam ekonomi
c. Kebijakan dalam bidang
politik
d. Kebebasan menyampaikan
pendapat dan pers
5. Pada tanggal berapa Presiden
Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan
jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie.
a. 18 Mei 1997
b. 19 Mei 1997
c. 20 Mei 1997
d. 21 Mei 1997 *
SUMBER REFERENSI:
